REFORMASI BIROKRASI DI ERA PANDEMI COVID-19

KOREA Selatan dan Taiwan hari ini menjadi perhatian dunia karena berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19 dengan optimalisasi peran serta birokrasi. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui kedua negara tersebut memiliki strategi terbaik dalam menangani pandemi. Perizinan birokrasi yang tidak berbelit membuat Korea Selatan berhasil membuat kebijakan cepat dalam penanganan Covid-19 yang salah satunya adalah rapid test dan diagnostic test kepada masyarakatnya.

 

Selain itu juga penerbitan perizinan administrasi terkait keperluan kesehatan, keuangan, dan lainnya sangat dirasakan mudah oleh masyarakat Korsel. Sama halnya dengan Korsel, Taiwan menjadi negara dengan digitalisasi birokrasi yang cukup baik di masa pandemi Covid-19 ini. Negara tersebut berhasil memberikan informasi dan pelayanan secara responsif kepada masyarakatnya tentang perkembangan penanganan kasus Covid-19 dan juga pelayanan administrasi lainnya secara online kepada masyarakat. Masyarakat tetap dapat menjalankan rutinitas dan memenuhi kebutuhannya dengan baik walau di masa pandemi. Belajar dari Korsel dan Taiwan tersebut, Indonesia juga memiliki modalitas dan visi birokrasi yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19.

 

Belum lama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal. Para ASN mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi.

 

Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, ASN dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.

 

Adapun strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu: 1) penerapan birokrasi digital, 2) standarisasi pelayanan, 3) profesionalisme SDM aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19. Selain untuk memberikan informasi update tentang penanganan Covid-19, birokrasi digital juga dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. Contoh, di tempat kami bekerja yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), birokrasi digital sangat dioptimalisasi. Aplikasi yang telah dibangun dan dikembangkan sangat dimanfaatkan menjadi way of services.

 

Misalkan saja penerapan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) yang menjadi tool dalam proses pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di tingkat pusat maupun daerah dalam melahirkan leaders yang nantinya leaders tersebut menjadi ujung tombak dalam memimpin dan menjalankan birokrasi di pemerintahan baik pusat dan daerah, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

 

Oleh sebab, itu birokrasi digital sangat memiliki peran penting di setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi Covid-19. Karena dampak dari birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat yang mana kecepatan pelayanan tersebut menjadi hal yang amat dinanti-nantikan. Standarisasi pelayanan menjadi hal terpenting selanjutnya untuk membuat birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

Masih berkaitan dengan tempat kerja kami, contoh lainnya adalah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri MenPANRB dalam percepatan pengisian JPT di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ada beberapa penyesuaian siginifikan dalam aturan pengisian JPT di SE tersebut dalam memangkas proses waktu pengisian JPT. Percepatan ini bukan berarti mengurangi kualitas. Kualitas tetap dijaga dan diawasi secara ketat, namun percepatan pengisian JPT yang kosong jauh lebih penting karena untuk tetap menjamin roda birokrasi di pemerintahan tetap berjalan dan memberikan kontribusi besar dalam penanganan masa pandemi Covid-19.

 

Oleh sebab itu, standarisasi pelayanan perlu dijalankan secara baik dan sesuai prosedur di seluruh insansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah harus memperhatikan standarisasi pelayanan publik dari 5 (lima) aspek yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik. Birokrasi digital dan standariasi pelayanan sebagaimana disampaikan di atas, selanjutnya tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa didukung dengan profesionalisme SDM aparatur. Profesionalisme seharusnya sudah menjadi budaya dalam birokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Wilhelm Friedrich Hegel yakni: “Professionalism is an important value in a bureaucratic culture”.

 

Oleh sebab itu, apapun kondisinya ASN adalah garda terdepan seperti halnya tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka bersama-sama menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme SDM aparatur menjadi strategi jangka pendek dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi ini. Tantangan selanjutnya setelah ketiga strategi jangka pendek ini dijalankan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan birokrasi yang dikeluarkan. Jangan sampai terjadi kembali contoh kasus di salah satu Pemda yang mana salah satu warganya mengalami gagap pelayanan publik secara online. Pada saat itu, salah satu warga tidak mengetahui sejak kasus Covid-19, Pemda menutup pelayanan tatap muka dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga.

 

Warga tersebut tetap menunggu sampai kemudian ada petugas yang datang menghampirinya dan memberikan informasi bahwa pelayanan tidak dilakukan secara manual lagi, melainkan secara online. Dengan kasus di atas, maka tantangan tentang pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam membumikan kebijakan publik. Sebagai aktor birokrasi dan juga sebagai pelayan publik, para ASN harus memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman, sekaligus mengedukasi masyarakat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab. Strategi selanjutnya adalah strategi jangka panjang dalam menjalankan roda birokrasi yang efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu kunci suksesnya penanganan Covid-19 di Korsel adalah penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan baik sebelum adanya pandemi tersebut.

 

Korsel berhasil melakukan penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sehingga dampaknya adalah pemerintahan menjadi solid. Kebijakan yang dibuat pusat mampu turun dan dijalankan dengan cepat oleh pemerintah daerah. Begitupun dengan pelayanan, pelayanan cepat, responsif, dan memuaskan selama masa pandemi menjadikan masyarakat Korsel puas terhadap pemerintahannya. Penyederhanaan birokrasi harus menjadi agenda penting selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan publik. Adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui penghilangan beberapa eselon di kepegawaian negeri akan menuai dampak yang siginifikan dalam percepatan pelayanan di birokrasi.

 

Penyederhanaan birokrasi ini dapat memisahkan sebuah hal yang salah dan lambat dengan sistem yang telah dibangun. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat membuat sistem biokrasi berdasarkan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Semakin cepat, masukan dan laporan dari masyarakat, itu akan lebih baik dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berjenjang panjang dengan cara disposisi-disposisi, namun kebijakan dapat diputuskan dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan pelayanan yang responsif sekaligus memuaskan kepada masyarakat.

 

Dengan agenda penyederhanaan birokrasi tersebut, Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern yang mengedepankan kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Sehingga, apabila dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah siap dalam mengatasinya karena memiliki birokrasi yang kuat namun tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Birokrasi selama Masa Pandemi", https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/21164321/birokrasi-selama-masa-pandemi?page=3 dan di https://www.kasn.go.id/details/item/570-birokrasi-selama-masa-pandemi